TANGGUNG JAWAB ATAS KETERLAMBATAN KERETA API IDENTIFIKASI TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API ( PERSERO ) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG DAN AWAK KERETA API

Moda transportasi kereta api sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain memakan waktu yang lebih singkat daripada menggunakan moda transportasi darat lainnya, kereta api juga dinilai aman dan nyaman. Sehingga sudah pasti banyak masyarakat yang mengandalkan moda transportasi ini dalam mengantarkan dirinya ke tempat yang dituju. Transportasi kereta api di Indonesia di kelola oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Banyak permasalahan yang muncul terkait perkeretaapian di Indonesia, mulai dari sarana dan prasarana yang kurang, kecelakaan perkeretaapian, sampai dengan keterlambatan kereta yang sering terjadi.

PT. KAI mulai membenahi permasalahan-permasalahan tersebut secara besar-besaran, bandingkan perkeretaapian 10 tahun yang lalu dengan perkeretaapian saat ini. 10 tahun lalu banyak pengguna jasa kereta api (khususnya kereta rel listrik) yang berada di pintu dan di atap kereta api, padahal hal tersebut sangatlah berbahaya. Selain itu, pada 10 tahun yang lalu masih banyak pengguna jasa kereta api yang tidak membeli tiket/ karcis. Berbeda dengan saat ini, berkat kerja keras PT. KAI dengan belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, PT. KAI telah banyak melakukan perubahan yang positif. Perubahan tersebut sangat dirasakan oleh pengguna jasa kereta api, mulai dari sarana dan prasarana yang lebih baik, tingkat kecelakaan kereta api yang berkurang, dan lain-lain. Namun, PT. KAI nampaknya masih belum bias merubah permasalahan keterlambatan kereta api yang sering terjadi, walaupun keterlambatan kereta api saat ini tidak jauh dari jadwal yang telah ditentukan. Atas keterlambatan tersebut, pengguna jasa kereta api dapat mengalami kerugian.

Terlebih bagi pengguna jasa kereta api yang berprofesi sebagai pejabat maupun pengusaha, yang apabila terlambat menghadiri suatu acara akan mengalami kerugian. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian tidak diatur hal mengenai tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan. undang-undang tersebut hanya mengatur jika terjadi hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati, yakni diatur dalam Pasal 134 ayat (4). Apabila terjadi hal demikian, berdasarkan pasal tersebut, PT. KAI wajib menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan; atau memberi ganti kerugian senilai harga karcis. Namun, dalam Pasal 69 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 8 Tahun 2001 tentang Angkutan Kereta Api, ditentukan bahwa dalam ayat (1) “pengangkut wajib mengganti kerugian yang dialami pengguna jasa dalam hal adanya keterlambatan dalam angkutan penumpang yang melebihi waktu perjalanan dan toleransi batas waktu yang telah ditentukan. Lalu dalam ayat (2) ditentukan bahwa “untuk mendapatkan ganti kerugian, pengguna jasa harus mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengangkut dengan cara melampirkan karcis penumpang dan tanda jati diri pengguna jasa. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal tersebut, pengangkut dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian apabila pengangkut (PT. KAI) dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh keadaan memaksa dan kesalahan bukan disebabkan oleh pengangkut (PT. KAI).

Apabila keterlambatan kereta api terjadi karena adanya rel kereta yang terendam air atau tanah sehingga mengganggu perjalanan kereta api, PT. KAI dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian. Namun, apabila keterlambatan disebabkan oleh adanya kereta api yang anjlok (keluar dari rel), harus dibuktikan terlebih dahulu apakah adanya kesalahan dari awak PT. KAI atau adanya keadaan memaksa. Apabila ada kesalahan dari awak kereta api (human error), maka kereta api wajib mengganti kerugian yang ditetapkan sebesar kerugian yang nyata-nyata dialamu, tidak termasuk bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Namun, jika keterlambatan terjadi karena keadaan yang memaksa, maka PT. KAI dibebaskan dari tanggung jawab mengganti kerugian, dengan syarat PT. KAI yang membuktikan bahwa keterlambatan tersebut diakibatkan karena keadaan memaksa.

  

IDENTIFIKASI TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API ( PERSERO ) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG DAN AWAK KERETA API.

Pengangkutan perkeretaapian sebagai alat fisik mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan perekonomian maupun pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dalam pelaksanaan angkutan sekarang, pengangkutan itu sendiri tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya apabila terjadi kecelakaan penumpang, pihak pengangkut tidak sepenuhnya mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang. Pihak pengangkut dalam hal ini adalah PT. Kereta Api, mengenai tanggung jawabnya telah diatur dalam pasal 157 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi “ Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka – luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api.” “IDENTIFIKASI TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API ( PERSERO ) TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG DAN AWAK KERETA API”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dengan mendasarkan pada usaha untuk menemukan apakah peristiwa hukum yang terjadi sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, serta teori – teori guna menyelesaikan perkara yang dihadapi. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analistis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran suatu keadaan atau obyek untuk menuju pada permasalahan yang akan diteliti. PT. Kereta Api sebagai penyelenggara pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa kereta sebagai akibat dari kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Dalam hal pengangkutan darat setiap penyelenggraaan sarana angkutan public wajib mengasuransikan tanggung jawabnya, hal ini diatur dalam Bab XII Pasal 166 - 171 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007. Dengan adanya pertanggungan resiko tersebut apabila terjadi kecelakaan, maka PT. Kereta Api sebagai pemegang polis asuransi akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi PT. Jasa Raharja untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api ( Persero ) dengan PT. Jasa Raharja dan PT. Jasa Raharja Putera Nomor : 87/HK/DF/L.U/D.1/96, P/04/SPP/IV/96, P/04/KS/IV/96 tanggal 30-04-1996 dan addendum I Nomor : 87/HK/D.F/L.U/D.1/96, P/04/SPP/IV/96, P/04/KS/IV/96 tanggal 30-04-1997 tentang Asuransi Kecelakaan Penumpang Kereta Api. Dalam pelaksanaan penggantian kerugian terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan kereta api di DAOP IV Semarang, PT. Jasa Raharja dibantu oleh beberapa instansi seperti pejabat PT. Kereta Api yang berwenang, kepolisian dan rumah sakit setempat. Penggantian kerugian diberikan kepada korban atau ahli waris korban sesuai dengan jumlah yang ditetapkan menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.415 / KMK. 06 / 2001 tertanggal 17 Juli 2001.